Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Robert Joppy Kardinal, memaparkan salah satu praktik diplomasi parlemen yang dijalankan BKSAP di kawasan Pasifik.
Adapun pendekatan dilakukan melalui Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang diinisiasi sejak 2018. Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah komunikasi dan kemitraan antarlembaga legislatif di kawasan.
“Melalui parlemen kita sudah dua kali pertemuan dengan 16 negara seluruh parlemen yang ada di Pasifik,” kata Robert, dalam keterangan persnya, Rabu, 11 Februari 2026.
Ia menjelaskan, konsistensi komunikasi melalui IPPP dapat berkontribusi pada perubahan sikap sejumlah negara di Pasifik. Sehingga, dukungan terhadap posisi Indonesia semakin menguat, dan diplomasi parlemen berjalan beriringan dengan diplomasi pemerintah.
Salah satu isu yang sempat mengemuka di kawasan Pasifik adalah soal segregasi Papua. Beberapa tahun lalu, beberapa negara Pasifik menyatakan dukungan terhadap Papua merdeka, namun dukungan tersebut disinyalir muncul karena informasi yang mereka terima belum utuh.
Hal itu kemudian memengaruhi pernyataan politik yang mereka sampaikan. Situasi tersebut bahkan menjadi perhatian dalam komunikasi antar lembaga legislatif.
Oleh sebab itu, Indonesia memanfaatkan pertemuan pertama IPPP sebagai ruang klarifikasi. Forum tersebut sekaligus menjadi ajang dialog terbuka antara parlemen Indonesia dan parlemen negara-negara Pasifik.
Komunikasi langsung dalam forum tersebut dinilai efektif meredam kesalahpahaman, karena parlemen negara-negara Pasifik bisa memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Dengan demikian, dukungan terhadap kedaulatan Indonesia dapat diperkuat.
“Akhirnya mereka mendukung kita, masih tinggal satu saja yaitu Vanuatu yang belum mau datang. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa ada pertemuan lagi. Hal ini penting karena eksekutif jalan, kita parlemen juga jalan sama-sama,” katanya menambahkan
