Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

GoTo Tingkatkan Kesejahteraan Mitra Lewat BPJS Hingga Bursa Kerja

28 Januari 2026

Mitra Gojek Kini Bisa Beli Daging Berkualitas Harga Terjangkau

13 Januari 2026

Buka Masa Sidang DPR, Puan Singgung Pemberlakuan KUHP Baru

13 Januari 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • GoTo Tingkatkan Kesejahteraan Mitra Lewat BPJS Hingga Bursa Kerja
  • Mitra Gojek Kini Bisa Beli Daging Berkualitas Harga Terjangkau
  • Buka Masa Sidang DPR, Puan Singgung Pemberlakuan KUHP Baru
  • DPR Kawal Pengurusan Dokumen Kependudukan Korban Bencana yang Digratiskan
  • Menkeu: Percepatan Penyaluran Dana Darurat Telah Dilakukan
  • Mensos Laporkan Sejumlah Penugasan dari Presiden Prabowo Terkait Bencana Sumatra
  • Bupati Aceh Utara Sampaikan Kebutuhan Pengungsi
  • Gubernur Aceh Harap Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana Hasilkan Langkah Konkret
Rabu, Februari 11
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Diplomasi Parlemen Jadi Instrumen Strategis Perkuat Posisi Indonesia

Diplomasi Parlemen Jadi Instrumen Strategis Perkuat Posisi Indonesia

redaksiBy redaksi18 Desember 2025Updated:6 Januari 2026 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan pentingnya diplomasi parlemen untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah konflik global, rivalitas kekuatan besar, dan krisis kemanusiaan yang terus berkembang.

Menurutnya, Indonesia juga dapat menjalankan Diplomasi politik luar negeri melalui jalur Parlemen. Khususnya melalui BKSAP yang secara aktif membangun komunikasi antar-parlemen, memperjuangkan kepentingan nasional, serta mengawal arah kebijakan luar negeri pemerintah.

Terlebih, BKSAP juga secara aktif mengangkat sejumlah isu internasional sebagai studi kasus diplomasi parlemen. Isu-isu tersebut meliputi Palestina, konflik Sudan dan krisis Yaman, serta dinamika Timur Tengah yang melibatkan berbagai aktor kawasan, termasuk Uni Emirat Arab (UEA).

Tak hanya itu, BKSAP juga menegaskan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina serta mendorong penyelesaian damai konflik Sudan dan Yaman melalui gencatan senjata, dialog politik, dan mekanisme multilateral.

“Indonesia tidak boleh menjadi objek tarik-menarik kepentingan. Kita harus menerapkan hedging diplomacy terbuka bekerja sama, tetapi tidak menjadi alat geopolitik pihak mana pun,” kata Syahrul, dalam keterangan persnya, dikutip Jumat, 19 Desember 2025.

Selain isu global, BKSAP menempatkan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda politik luar negeri nasional. Terutama untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran yang rentan penipuan, perdagangan manusia, dan deportasi paksa.

Terakhir, Syahrul menyoroti ancaman perubahan iklim dan kebencanaan, termasuk banjir besar di Sumatera. Ia menilai diplomasi Indonesia harus memasukkan agenda climate diplomacy dan humanitarian diplomacy, mulai dari teknologi satelit hingga pendanaan mitigasi global.

“Diplomasi Indonesia ke depan harus memperkuat posisi sebagai pemimpin Global South, berorientasi pada perlindungan rakyat, serta memastikan kerja sama luar negeri memberi manfaat nyata bagi ketahanan energi, pangan, pertahanan, teknologi, dan ruang siber,” tandasnya.

DPR
redaksi

Keep Reading

Buka Masa Sidang DPR, Puan Singgung Pemberlakuan KUHP Baru

DPR Kawal Pengurusan Dokumen Kependudukan Korban Bencana yang Digratiskan

Menkeu: Percepatan Penyaluran Dana Darurat Telah Dilakukan

Mensos Laporkan Sejumlah Penugasan dari Presiden Prabowo Terkait Bencana Sumatra

Bupati Aceh Utara Sampaikan Kebutuhan Pengungsi

Gubernur Aceh Harap Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana Hasilkan Langkah Konkret

Berita Terkini

GoTo Tingkatkan Kesejahteraan Mitra Lewat BPJS Hingga Bursa Kerja

28 Januari 2026

Mitra Gojek Kini Bisa Beli Daging Berkualitas Harga Terjangkau

13 Januari 2026

Buka Masa Sidang DPR, Puan Singgung Pemberlakuan KUHP Baru

13 Januari 2026

DPR Kawal Pengurusan Dokumen Kependudukan Korban Bencana yang Digratiskan

31 Desember 2025
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?