Anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Fraksi PKB, KH. Maman Imanul Haq menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan 200 juta pemilih. Namun, demokrasi harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar tidak menyimpang
“Demokrasi bukan sistem terbaik, tetapi paling tepat untuk membagi kekuasaan di Indonesia. Tanpa nilai Pancasila, demokrasi bisa melahirkan tirani,” kata Kang Maman, sapaan akrab KH. Maman Imanul Haq, M.M., dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia dengan tema “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila”, yang digelar di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR ini juga menghadirkan Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, S.H.I., S.Sos., S.Sos.I., M.E.I., Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, dan para jurnalis dari berbagai media nasional, serta dimoderatori oleh John Oktaveri dari KWP.
Kang Maman menambahkan pentingnya mempraktikan lima sila Pancasila dalam demokrasi, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, hingga keadilan sosial. Menurutnya, musyawarah mufakat harus kembali menjadi mekanisme utama dalam pengambilan keputusan.
Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan politik berkelanjutan, kaderisasi partai yang berkualitas, transparansi pendanaan politik, serta penguatan kebebasan sipil. Ruang publik harus diisi dengan edukasi, bukan berita bohong atau provokasi.
“Media dan masyarakat sipil adalah pilar penting demokrasi. Di era ini, kita harus mengedepankan substansi, bukan sekadar narasi yang memecah belah,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, S.H.I., S.Sos., S.Sos.I., M.E.I. menyoroti pentingnya menjaga high trust antara rakyat dan pemerintah. Ia menilai partisipasi generasi muda, khususnya Generasi Z (Gen Z) sangat penting dalam keberlangsungan demokrasi.
“Kalau tak kenal maka tak sayang. Generasi muda harus merasa bagian dari proses politik, no one left behind,” katanya.
Lia juga menekankan perlunya edukasi politik yang sederhana namun efektif, agar istilah dan konsep kenegaraan seperti Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat dipahami dan diterima secara positif oleh masyarakat luas.
Di kesempatan yang sama, Karyono Wibowo selaku pengamat politik juga menyampaikan bahwa secara konsepsi, demokrasi Pancasila sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan serius seperti money politics, korupsi, dan kesenjangan ekonomi.
“Demokrasi Pancasila berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan keseimbangan hak individu serta kepentingan umum, bukan sekadar pemilu tetapi pemerataan dan keadilan sosial,” tegasnya.
Karyono juga menambahkan, demokrasi harus dijaga dengan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan memegang teguh prisip check and balance untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Selain itu, keberlanjutan kebijakan bukan sekadar menjaga ptoyek berjalan, tetapi memastikan arah pembangunan bangsa tetap konsisten dan berpihak pada rakyat.
“PPHN yang visioner, kuat, dan selaras dengan sistem presidensial adalah kunci agar Indonesia mampu menjawab tantangan zaman, tanpa kehilangan persatuan dan jati diri sebagai negara kesatuan,” ungkapnya.
