Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong pemerintah daerah (pemda) membangun akuntabilitas pelayan publik. Pembangunan yang akuntabel diperlukan agar kesejahteraan masyarakat bisa merata.
“Sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai anggota Komisi XI DPR pada bidang keuangan dan pembangunan, untuk membangun akuntabilitas di pemda,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu, 27 Mei 2023.
Dia mengingatkan bahwa kinerja pemda diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terpenting, diawasi oleh legislatif demi mewujudkan akuntabilitas.
“BPK sebagai salah satu mitra kerja DPR RI menjadi pemegang kunci mengenai akuntabilitas,” ujarnya.
Dia menekankan pula bahwa semua laporan audit BPK terhadap seluruh kementerian dan lembaga diserahkan kepada DPR dalam rangka hubungan tata negara. Oleh karena itu, BPK adalah lembaga tinggi negara.
“DPR dan DPRD menjalankan hak budget dan pengawasan terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengacu hasil pemeriksaan BPK,” tegas dia.
