Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Presiden RI Joko Widodo untuk merombak jajaran pejabat di Ditjen Minerba, Kementerian ESDM lantaran kinerjanya dinilai kurang memuaskan.
Ditambah banyaknya pekerjaan yang terbengkalai dan munculnya dugaan korupsi di instansi tersebut.
“Ditjen Minerba ini perlu dirombak dan ditata-ulang para pejabatnya. Kalau memang Pemerintah serius meningkatkan kinerja pembangunan minerba nasional,” kata Mulyanto, dikutip Kamis 30 Maret 2023.
Menurutnya, program hilirisasi mineral baik nikel, bauksit, tembaga, timah, termasuk juga batubara yang selama ini digaungkan Presiden Jokowi hanya akan menjadi wacana, dan sulit diimplementasikan apabila kondisi dan kinerja aparaturnya tidak benar.
Seperti halnya Proyek Gasifikasi batubara menjadi DME untuk substitusi LPG impor, yang diresmikan Presiden Jokowi, namun ditinggal oleh investor dari Amerika Serikat (AS). Sehingga, proyek strategis nasional tersebut dapat terancam gagal.
“Belum lagi, masalah berat yang masih membelit terkait kinerja manajemen minerba adalah soal penyelesaian masalah tambang ilegal dan para pembekingnya yang diduga adalah aparat. Pembentukan Satgas tambang ilegal nyatanya sampai hari ini masih mandeg,” ungkapnya.
Selain itu, kata Mulyanto, pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) terkait DMO batubara juga masih jalan di tempat.
Padahal lembaga tersebut penting agar PLN mendapat jaminan pasokan batubara secara lebih lancar sesuai kuota DMO dan harga DPO.
“Melihat banyaknya tunggakan pekerjaan Ditjen Minerba seperti itu, Presiden Jokowi harus segera mengambil sikap tegas. Keputusan itu sangat diperlukan agar pengelolaan sumber daya alam Indonesia tidak terbengkalai,” katanya menambahkan.
