Komisi XIII DPR RI menyetujui pagu anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp158,545 miliar. Persetujuan itu diambil setelah mendapat tambahan Rp25 miliar dari alokasi awal Rp133,545 miliar.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan tambahan anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan dan penyesuaian anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas kedua lembaga dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia.
“Komisi XIII DPR RI menyetujui hasil pembahasan Pagu Anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan Tahun Anggaran 2027 yang semula sebesar Rp133.545.823.000 dengan tambahan anggaran Rp25.000.000.000, sehingga Pagu Anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan Tahun Anggaran 2027 menjadi sebesar Rp158.545.823.000,” kata Willy saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi XIII DPR RI bersama BPIP, Komnas HAM dan Komnas Perempuan diikuti daring di Jakarta, Rabu, 16 September 2026.
Berdasarkan hasil pembahasan, pagu Komnas HAM meningkat dari Rp94,237 miliar menjadi Rp111,537 miliar. Sementara itu, pagu Komnas Perempuan naik dari Rp39,308 miliar menjadi Rp47,008 miliar.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini mengatakan persetujuan anggaran tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah sebagai bagian dari proses penetapan APBN 2027.
Selain menetapkan pagu, Komisi XIII RI meminta pendalaman lebih lanjut bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk memastikan program yang disusun sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Pendalaman tersebut juga diarahkan untuk memastikan tambahan anggaran dapat digunakan secara efektif dan pelaksanaan tugas kedua lembaga berjalan secara akuntabel.
“Komisi XIII DPR RI menganggap perlu adanya pendalaman lebih lanjut bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan sebagai pelaksana fungsi pengawasan Komisi XIII DPR RI guna memastikan sinkronisasi program dan kegiatan dengan arah kebijakan nasional, sekaligus menjamin efektivitas alokasi anggaran serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.
Menurut Willy, pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi bagian penting setelah pagu lembaga disepakati sehingga peningkatan alokasi dapat mendukung pelaksanaan mandat masing-masing lembaga.
Komisi XIII DPR RI juga menyetujui hasil pembahasan pagu anggaran seluruh lembaga mitra kerja untuk ditetapkan sebagai Pagu Anggaran 2027 dan selanjutnya diproses dalam pembahasan APBN bersama Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah.
