Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta pemerintah untuk mempercepat pemulangan puluhan ribu jemaah umrah Indonesia yang saat ini masih tertahan di Arab Saudi dan di negara-negara transit akibat perang Iran versus AS-Israel.
Menurutnya, pemerintah wajib memastikan perlindungan maksimal, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam aspek keselamatan, kepastian layanan, serta kepastian kepulangan.
“Prinsip perlindungan negara terhadap warga negara di luar negeri merupakan mandat konstitusi yang tidak boleh dikompromikan oleh situasi apa pun,” kata Selly, dalam keterangan persnya, dikutip Senin, 2 Maret 2026.
Ia menilai, imbauan resmi pemerintah untuk memastikan keselamatan seluruh WNI, termasuk jamaah umrah, merupakan langkah yang penting. Namun, hal itu juga harus disertai dengan langkah konkret dan sistematis untuk memastikan kepastian pemulangan jamaah.
“Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu. Jamaah tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka,” tegasnya.
Diketahui, lebih dari 58 ribu jemaah umrah Indonesia saat ini belum dapat kembali ke tanah air sesuai jadwal akibat gangguan penerbangan internasional yang dipicu eskalasi konflik regional. Sehingga menempatkan ribuan warga negara Indonesia dalam posisi rentan.
