Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menyoroti ketidaksiapan sekolah negeri dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas.
Menurutnya, label sekolah inklusi selama ini sering kali hanya sebatas simbol tanpa dukungan infrastruktur ramah disabilitas maupun tenaga pengajar yang kompeten.
Sehingga banyak orangtua dari anak berkebutuhan khusus terpaksa mengeluarkan biaya besar untuk menyekolahkan anaknya di swasta atau pesantren agar terhindar dari perundungan dan mendapatkan hak pendidikan yang layak.
“Benar, istilah sekolah inklusi sering kali hanya menjadi simbol. Sekolah mengaku inklusi, tetapi bangunan tidak ramah disabilitas, tidak ada bidang miring atau guiding block tuna netra,” kata Abdul, dalam keterangan persnya, Selasa, 3 Februari 2026.
“SDM atau gurunya pun tidak paham cara memperlakukan penyandang disabilitas, sehingga memicu perundungan,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera menyusun Rencana Induk Pendidikan Nasional. Karena ketiadaan peta jalan yang baku membuat kurikulum terus berubah dengan istilah ‘Ganti Menteri Ganti Kurikulum’.
DPR juga kini tengah berupaya memasukkan amanat penyusunan cetak biru pendidikan tersebut ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Regulasi tersebut diharapkan dapat meluruskan alokasi anggaran agar fokus pada kegiatan belajar mengajar, mengurangi kepadatan kelas, serta mengembalikan kualitas sekolah negeri agar benar-benar gratis dan membanggakan, bukan sekadar alternatif murah dengan fasilitas seadanya.
“Masalah utamanya adalah kita belum memiliki Blueprint atau Rencana Induk Pendidikan Nasional. Saat ini kami sedang mengupayakan agar hal ini masuk dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,” tandasnya.
