Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

ABK Fadil Ramadhan Tak Divonis Hukuman Mati, Habibirokhman Bersyukur

10 Maret 2026

Ekonomi Tumbuh 6,76%, Batam Sukses Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Nasional

9 Maret 2026

Status Siaga 1 TNI Bukti Negara Siap Lindungi Masyarakat

9 Maret 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • ABK Fadil Ramadhan Tak Divonis Hukuman Mati, Habibirokhman Bersyukur
  • Ekonomi Tumbuh 6,76%, Batam Sukses Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Nasional
  • Status Siaga 1 TNI Bukti Negara Siap Lindungi Masyarakat
  • Gobel: Sistem Ketahanan Energi Perlu Diperkuat
  • Penegakan Hukum Tak Boleh Bergantung pada Kasus Viral
  • PT TASPEN Sukses Cairkan THR Pensiun 2026 Hingga 97 Persen Penerima
  • RUU PPRT Akan Mewajibkan Penyalur ART Punya Legitimasi
  • Abdul Fikri Minta Pemerintah Utamakan Penyediaan Ekosistem Riset Bagi Penerima LPDP
Minggu, Maret 29
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Komite III DPD RI Desak Kemensos Lakukan Transformasi Sosial

Komite III DPD RI Desak Kemensos Lakukan Transformasi Sosial

redaksiBy redaksi10 Maret 2025Updated:12 Maret 2025 DPD Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Komite III DPD RI mengajak Kementerian Sosial (Kemensos) dan elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial. Berbagai permasalahan sosial terjadi di masyarakat, maka dibutuhkan keterlibatan seluruh stake holder untuk melakukan transformasi sosial.

“Transformasi sosial merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan, tidak hanya oleh Kementerian Sosial RI tapi juga dibutuhkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial,” ucap Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma saat RDP dengan Kemensos RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (10/3/25).

Filep mengakui berbagai permasalahan sosial yang sangat kompleks masih kerap terjadi ditengah masyarakat salah satunya judi online (judol), pinjaman online (pinjol) serta penyalahgunaan penggalangan donasi. Ketiganya merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi yang ada saat ini.

“Khusus untuk judol dan pinjol, kedua praktik ini tidak hanya memberikan dampak finansial, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial yang kompleks. Judol dan pinjol menciptakan kecanduan, kerusakan hubungan sosial, menjerat masyarakat dalam lingkaran utang dan menimbulkan tekanan psikologis akibat metode penagihan yang tidak manusiawi,” ucap senator asal Papua Barat ini.

Filep menambahkan bahwa untuk penyalahgunaan penggalangan donasi merupakan bentuk dari penghianatan kepercayaan yang memicu reaksi emosional masyarakat. “Hal ini juga menjadi gambaran bahwa setiap tindakan sosial harus dilandasi oleh transparansi dan akuntabilitas,” paparnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat Daya Hartono mendukung program Kemensos mengenai Sekolah Rakyat. Menurutnya program sekolah rakyat sangat dinantikan oleh masyarakat khususnya di Papua Barat Daya. “Kami sangat mendukung adanya program sekolah rakyat, karena program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di Papua Barat Daya,” tuturnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Pegunungan Arianto Kogoya mendesak agar Kemensos memperhatikan anak-anak jalanan yang putus sekolah. Maka pada kesempatan ini, ia berharap Kemensos dibuatkan rumah pembinaan agar anak-anak ini bisa dibina dan bersekolah. “Ini permasalahan yang harus segera diselesaikan, banyak anak-anak jalanan yang putus sekolah. Untuk itu Kemensos harus bisa membuat rumah pembinaan agar anak-anak ini bisa bersekolah lagi,” tukasnya.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan bahwa berdasarkan arahan Presiden RI nanatinya akan dibuatkan sekolah rakyat yang unggulan untuk keluarga miskin. Semua anak-anak yang tidak mampu harus bersekolah dan nantinya sekolah rakyat ini berbentuk asrama. “Kita harus buat sekolah rakyat, sekolah ini diperuntukan pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Targetnya 100 sekolah pada tahun ini dan 2026,” imbuhnya.

DPD RI Indonesia
redaksi

Keep Reading

Lestari Moerdijat: Upaya Perlindungan terhadap Korban TPPO Harus Dikedepankan

Pimpinan MPR Dukung Keputusan Prabowo Untuk Amnesti Dan Abolisi: Menghormati Kedaulatan Hukum

DPD: Pemerintah Siapkan Langkah Konkret Hadapi Kebijakan Trump

Dijumpai Haji Uma di Tahanan Denpomal Lhokseumawe, Tersangka Pembunuhan Sales Mobil Menangis

Sultan: Evakuasi Warga Gaza Wujud Komitmen Kemanusiaan Indonesia

Tamsil Linrung Bakal Hadiri Tabligh Akbar Nasional Bersama Bupati Sidrap

Berita Terkini

ABK Fadil Ramadhan Tak Divonis Hukuman Mati, Habibirokhman Bersyukur

10 Maret 2026

Ekonomi Tumbuh 6,76%, Batam Sukses Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Nasional

9 Maret 2026

Status Siaga 1 TNI Bukti Negara Siap Lindungi Masyarakat

9 Maret 2026

Gobel: Sistem Ketahanan Energi Perlu Diperkuat

8 Maret 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?