Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menghimbau Pemerintah Provinsi Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk bertindak adaptif terhadap instruksi Presiden No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
Penyesuaian pos belanja hingga evaluasi program dan kegiatan perlu dihitung secara rinci untuk memastikan efektivitas anggaran.
Toha mengatakan upaya efisiensi anggaran yang diinstruksikan Bapak Presiden untuk memastikan pembangunan nasional berjalan lancar, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.
“Dari diskusi tadi didapati bahwa provinsi DIY mengalami efisiensi sebesar Rp260 miliar. Ini merupakan angka yang besar bagi sebuah provinsi. Karenanya, perlu strategi terhadap pos belanja-nya dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publiknya,” jelas Toha kepada Parlementaria di sela-sela kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke provinsi DIY, Rabu (19/02/2025).
Disampaikan Toha, Pemprov DIY dalam rencana belanja akan mengurangi kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik, seperti kunjungan luar daerah dan kegiatan seremonial.
“Kami apresiasi langkah Pemprov DIY yang melakukan penyesuaian pos anggaran APBD 2025 tanpa mengorbankan layanan publik. Tadi disampaikan, pengurangan dilakukan pada kegiatan seperti seremonial, FGD ke luar, kunjungan ke luar daerah. Jadi tidak bepergian, tidak ada kunjungan kerja atau studi banding oleh para pegawai provinsi DIY ke luar, itu merupakan efisiensi juga,” Politisi F-PKB.
Namun, Toha berharap kegiatan seremonial yang mencerminkan kearifan lokal DIY tetap dilaksanakan, meski dengan anggaran yang lebih efisien.
“Saya ingatkan sekali lagi, efisiensi namun kebutuhan utama memang yang harus dicukupi, terutama yang berdampak pada kegiatan seremonial tadi. Karena Yogyakarta ini keistimewaannya adalah daerah wisata yang lekat dengan kegiatan seremonialnya. Maka menurut saya itu tetap harus ada meski dengan efisiensi anggaran,” pungkas Toha.
