Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro angkat bicara soal isu hak angket DPR RI yang dimunculkan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Menurut Bawono, isu hak angket ini cuma angin lalu, lantaran partai NasDem selaku pengusung paslon nomor urut 1, Anies-Cak Imin tidak punya DNA sebagai partai oposisi.
“Apalagi selama berkiprah di panggung politik nasional Partai NasDem tidak memiliki DNA sebagai partai oposisi” terang Bawono dalam keterangannya, Senin, 26 Februari 2024.
Bahkan, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Kata Bawono, bukan tak mungkin langkah partai NasDem juga akan diikuti partai sekoalisinya, PKB.
“Langkah dari Partai NasDem tersebut bukan tidak mungkin nanti juga akan diikuti Partai Kebangkitan Bangsa. Bukan tidak mungkin dalam waktu dekat ini Muhaimin Iskandar akan juga bertemu Presiden Joko Widodo seperti juga Partai NasDem,” kata Bawono.
Bawono menyebut, NasDem dan PKB juga pada akhirnya akan bersikap realistis menerima hasil Pemilu 2024, dan memilih untuk rekonsiliasi dengan koalisi partai penguasa selanjutnya.
“Sangat besar kemungkinan PKB akan lebih memilih untuk juga bersikap realistis menerima hasil pemilu dan melihat peluang untuk bergabung di dalam pemerintahan mendatang ketimbang ngotot untuk mendorong hak angket di DPR RI,” kata Bawono.
Jika hal itu terjadi, maka wacana hak angket yang sedianya digembar-gemborkan Ganjar pun layu sebelum berkembang.
“Dengan begitu wacana dari segelintir elite politik untuk menggulirkan hak angket di DPR RI terhadap pemerintah hampir dapat dipastikan tidak akan memperoleh dukungan politik politik memadai dari partai-partai di DPR RI,” tukas dia.
Diketahui, wacana pengajuan hak angket DPR RI dimunculkan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ia mengajak partai politik (parpol) pengusung capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar turut serta dalam pengajuan hak tersebut. Saat ini, parpol pengusung Ganjar di parlemen adalah PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sementara, parpol pengusung Anies-Muhaimin yang duduk di Senayan adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Belakangan, Parpol pengusung Anies-Muhaimin menyatakan siap mendukung hak angket, tapi masih ingin melihat keseriusan PDI-P dalam memperjuangkan wacana tersebut di DPR RI.
