Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

Rakornas KPI 2025 Bahas Sinergitas Penyiaran Nasional

1 Juni 2025

Kopdes Merah Putih Sukses Tembus 71.262 Unit

31 Mei 2025

GRC ProJo: Hentikan Narasi Jahat Terhadap Budi Arie

19 Mei 2025
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Rakornas KPI 2025 Bahas Sinergitas Penyiaran Nasional
  • Kopdes Merah Putih Sukses Tembus 71.262 Unit
  • GRC ProJo: Hentikan Narasi Jahat Terhadap Budi Arie
  • Bawaslu dan KPU Bungkam! Cuti Petahana AT-FM di PSU Banggai Diduga Tak Pernah Ada
  • Ada Laporan Politik Uang di Simpang Raya. Aktifis Sayangkan Tidak Diakui Bawaslu
  • Aktivis Soroti Kebohongan Bawaslu Banggai Soal Laporan Money Politik Paslon 01 ATFM
  • Sengketa PSU Pilkada Banggai: Janji Berikan Uang Dinilai Pelanggaran Serius Pilkada
  • Pakar: Janjikan Bantuan untuk Rumah Ibadah Bentuk Pelanggaran Kampanye
Minggu, Juni 8
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Menteri ATR Diminta Tuntaskan PTSL di NTT

Menteri ATR Diminta Tuntaskan PTSL di NTT

redaksiBy redaksi24 November 2023Updated:27 November 2023 DPD Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menuntaskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di NTT. Pasalnya, dari target hampir 4 juta bidang tanah yang disertifikat, baru 1,5 juta yang berhasil mengikuti program tersebut.

“Belum sampai setengahnya selesai. Saya kuatir tidak tuntas sampai 2024 nanti seperti yang ditargetkan,” kata Abraham di Jakarta, Jumat, 24 November 2023.

Ia menyebut PTSL sangat baik dan harus didukung. Alasannya, PTSL merupakan proses pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan.

Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. PTSL sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018 tentang PTSL.

Dengan hadirnya PTSL, masyarakat memiliki bukti sah kepemilikan tanah dan menghindari konflik/sengketa tanah. Kemudian masyarakat bisa memakai sertifikat yang ada untuk jaminan pinjaman ke bank sebagai modal usaha.

Namun dalam pengamatan Abraham di lapangan, program itu berjalan lambat. Ia tidak mengetahui penyebab kelambatan proses tersebut. Dia hanya berharap bisa lebih cepat agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

“Banyak masyarakat yang menunggu proses tersebut. Mudah-mudahan bisa digenjot agar sesuai target,” tegas Abraham.

Senator yang sudah tiga periode ini juga meminta Menteri ATR/BPN agar menuntaskan masalah pembebasan lahan untuk proyek nasional berupa bendungan Temef di Timor Tengah Selatan (TTS). Alasannya, kehadiran proyek itu meresahkan masyarakat karena pembangunan bendungan mengabaikan proses pembebasan lahan seluas kurang lebih 125 hektare.

“Mohon segera diselesaikan supaya masyarkat tenang. Kami siap bantu jika memang perlu dilibatkan,” ujar Abraham.

Selain itu, anggota Komite I DPD RI ini juga meminta Hadi Tjahjanto agar terus memberantas mafia tanah di Provinsi NTT. Pemberantasan hendaknya tidak selesai dengan penangkapan beberapa orang mafia tanah di Labuan Bajo tahun 2021 lalu.

“Mafia tanah di NTT sangat banyak dan menggurita. Pak Menteri harus lanjutkan bersih-bersih,” saran Abraham.

Di tempat terpisah, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berjanji untuk menuntaskan program PTSL di NTT. Dia berjanji sebelum berakhirnya masa jabatan tahun depan, program PTSL akan selesai.

“Kita tuntaskan tahun depan,” ungkap Hadi.

DPD RI Indonesia
redaksi

Keep Reading

DPD: Pemerintah Siapkan Langkah Konkret Hadapi Kebijakan Trump

Dijumpai Haji Uma di Tahanan Denpomal Lhokseumawe, Tersangka Pembunuhan Sales Mobil Menangis

Sultan: Evakuasi Warga Gaza Wujud Komitmen Kemanusiaan Indonesia

Tamsil Linrung Bakal Hadiri Tabligh Akbar Nasional Bersama Bupati Sidrap

Anggota DPD RI DIY Gelar Rapat Kerja Bahas Evaluasi Perda Terkait Pengelolaan Sampah

Evaluasi Perda Pengelolaan Sampah di DIY, Senator asal DIY Bahas Roadmap Penanganan Sampah

Berita Terkini

Rakornas KPI 2025 Bahas Sinergitas Penyiaran Nasional

1 Juni 2025

Kopdes Merah Putih Sukses Tembus 71.262 Unit

31 Mei 2025

GRC ProJo: Hentikan Narasi Jahat Terhadap Budi Arie

19 Mei 2025

Bawaslu dan KPU Bungkam! Cuti Petahana AT-FM di PSU Banggai Diduga Tak Pernah Ada

4 Mei 2025
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?