Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

Komisi X DPR: RUU Sisdiknas Harus Lindungi Kelompok Rentan

22 Juli 2025

Komisi II DPR Sepakat HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta

21 Juli 2025

Abdul Fikri Soroti Fenomena Joki di Kalangan Akademik

21 Juli 2025
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Komisi X DPR: RUU Sisdiknas Harus Lindungi Kelompok Rentan
  • Komisi II DPR Sepakat HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta
  • Abdul Fikri Soroti Fenomena Joki di Kalangan Akademik
  • Cucun: Pertemuan Prabowo-Jokowi di Solo Dorong Kondusifitas Bangsa
  • Ketua BKSAP DPR Sampaikan Progres Implementasi 21 Resolusi AIPA
  • Arzeti Tekankan Pentingnya Ciptakan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Harmonis
  • Komisi III Bakal Undang YLBHI dan Organisai Advokat Terkait RUU KUHAP
  • Oleh Soleh Usulkan Pembentukan Tim Khusus Selesaikan Masalah KKP Papua
Sabtu, Juli 26
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Muncul Gejala Deindustrialisasi, Sultan Kritisi Cara Pemerintah Mempertahankan Angka Pertumbuhan Ekonomi Melalui Bansos

Muncul Gejala Deindustrialisasi, Sultan Kritisi Cara Pemerintah Mempertahankan Angka Pertumbuhan Ekonomi Melalui Bansos

redaksiBy redaksi9 November 2023Updated:15 November 2023 DPD Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengkritisi cara Pemerintah mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi nasional dibatas 5 persen dengan membagikan bantuan sosial (Bansos) dan Bantuan langsung Tunai (BLT) El Nino.

Menurutnya, bantalan sosial tidak memiliki kemampuan untuk menopang struktur ekonomi nasional secara permanen, bahkan dalam jangka menengah. Meskipun variabel Belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi.

“Bantalan sosial hanya menjadi obat bius bagi perekonomian yang sedang sakit akibat penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah sebaiknya fokus mengarahkan anggaran pada sektor produktif khususnya sektor pertanian yang terdampak langsung El Nino”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (09/11).

Memberikan insentif modal dan introduksi teknologi pada sektor riil, kata Sultan, merupakan hal yang dibutuhkan dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional berbasis industri dan hilirisasi. Mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi yang rapuh dengan pendekatan bansos sangat memberatkan APBN di tengah arus deindustrialisasi.

Pemerintah, sambungnya, patut mewaspadai menurunnya sumbangan sektor industri pengolahan atau manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB). Tercatat hingga akhir 2022 hanya sebesar 18,34% dibandingkan pada kuartal I-2014 sebesar 21,26%.

“Kami sangat memahami bahwa Pertumbuhan Ekonomi nasional mengalami koreksi akibat efek domino ekonomi global dan fenomena El Nino. Namun masyarakat justru sedang menunggu pendekatan kebijakan yang sistematis dan berdampak luas pada perekonomian dalam jangka panjang”, terang mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasan Presiden Joko Widodo menggelontorkan banyak sosial (bansos) menjelang 2024.

Ia lantas menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun ke 4,94 persen di kuartal III 2023 ini. Menurutnya, kehadiran paket bantuan ekonomi menjadi makin penting demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir 2023.

Ani menyebut dengan adanya bansos beras hingga BLT setidaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia secara setahun bisa terjaga di 5,04 persen.

DPD RI Indonesia
redaksi

Keep Reading

DPD: Pemerintah Siapkan Langkah Konkret Hadapi Kebijakan Trump

Dijumpai Haji Uma di Tahanan Denpomal Lhokseumawe, Tersangka Pembunuhan Sales Mobil Menangis

Sultan: Evakuasi Warga Gaza Wujud Komitmen Kemanusiaan Indonesia

Tamsil Linrung Bakal Hadiri Tabligh Akbar Nasional Bersama Bupati Sidrap

Anggota DPD RI DIY Gelar Rapat Kerja Bahas Evaluasi Perda Terkait Pengelolaan Sampah

Evaluasi Perda Pengelolaan Sampah di DIY, Senator asal DIY Bahas Roadmap Penanganan Sampah

Berita Terkini

Komisi X DPR: RUU Sisdiknas Harus Lindungi Kelompok Rentan

22 Juli 2025

Komisi II DPR Sepakat HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta

21 Juli 2025

Abdul Fikri Soroti Fenomena Joki di Kalangan Akademik

21 Juli 2025

Cucun: Pertemuan Prabowo-Jokowi di Solo Dorong Kondusifitas Bangsa

21 Juli 2025
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?