Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H

16 Juni 2026

Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif

14 Juni 2026

BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect

13 Juni 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H
  • Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif
  • BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect
  • BNI Borong 7 Penghargaan Internasional, Perkuat Posisi di Layanan Transaction Banking
  • BNI Perkuat Mental Juara Atlet Muda, Alwi dan Ubed Tembus Semifinal Australian Open
  • BNI Kembali Raih Penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2026
  • Once Mekel Soroti Kebijakan PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun
  • Raymond/Joaquin Tembus Final Indonesia Open 2026, BNI: Hasil Nyata Pembinaan Atlet Muda
Selasa, Juni 16
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » DPR: Perlu Aturan Dukung Partisipasi Perempuan di Politik

DPR: Perlu Aturan Dukung Partisipasi Perempuan di Politik

redaksiBy redaksi3 Agustus 2023Updated:31 Agustus 2023 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Himmatul Aliyah mengungkapkan partisipasi perempuan dalam bidang politik di Indonesia masih terbilang rendah. Oleh karenanya perlu aturan yang mendukung.

“Di dunia, skor keterwakilan perempuan Indonesia di dunia politik masih rendah.Sedangkan di ASEAN untuk skor itu, oleh GII (global inovation index) memang dikatakan masih kurang. Oleh karena itu perlu aturan khusus,” ujarnya dalam diskusi bertajuk “Keterwakilan Perempuan dalam Politik” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023.

Himma, begitu ia disapa, tak memungkiri bahwa kaum Hawa yang masuk dunia politik, itu biasanya dari kalangan aktivis, istri-istri atau anak pejabat, ataupun mereka yang mempunyai modal yang cukup kuat.

Sementara, perempuan-perempuan yang berkualitas, takut untuk masuk politik, karena memang dengan sistem yang sekarang, memerlukan biaya yang cukup tinggi.

Sebaliknya, sangat disayangkan jika ada perempuan yang terpilih, malah tidak menguasai keilmuannya. Karena di DPR sendiri ada komisi-komisi yang terkait dengan keilmuan masing-masing.

“Mestinya negara bisa memberikan akses khusus kepada perempuan-perempuan yang berkualitas tinggi, yang ingin berjuang di jalur politik,” tambahnya.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini mencontohkan, dirinya sendiri yang saat ini duduk di Komisi X DPR yang salah satunya membidangi pendidikan adalah karena dia pernah 23 tahun mengabdikan di dunia pendidikan.

“Inilah makanya kita (terutama partai politik), perlu menjaring dan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa menempati posisi-posisi kursi dalam pemilihan. Mungkin, kalau sistem terbuka bisa bersaing, tapi misalnya kalau sistem tertutup kan juga mungkin harus menempatkan perempuan dalam posisi yang atas, tentunya perempuan-perempuan yang sudah terseleksi,” paparnya.

Ditambahkan Himma, upaya pemerintah Indonesia untuk mengadopi keterwakilan perempuan di parlemen dan di partai sebesar 30 persen merupakan langkah yang baik untuk pemerataan. Namun pada faktanya masih jauh dari harapan.

Dalam diskusi tersebut hadir juga secara virtual Anggota BKSAP DPR RI Puteri Anetta Komarudin dan Luluk Nur Hamidah. Serta Sekjen Kaukus Parlemen Indonesia virtual), Pengamat Politik Perludem Titi Anggraini, dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati Tangka.

DPR
redaksi

Keep Reading

Once Mekel Soroti Kebijakan PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun

DPR Soroti Kasus Gagal Berangkat Umrah Ribuan Calon Jemaah Hanania Travel

Sumatra Blackout, PLN Harus Beri Kompensasi

TNI Bisa Tangani Begal dengan Mekanisme Perbantuan Polri

DPR Apresiasi Pelayanan Jemaah Reguler Indonesia di Mina

Pelaksanaan Haji 2026, Timwas DPR: Semua Relatif Terkendali

Berita Terkini

BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H

16 Juni 2026

Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif

14 Juni 2026

BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect

13 Juni 2026

BNI Borong 7 Penghargaan Internasional, Perkuat Posisi di Layanan Transaction Banking

13 Juni 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?