Kepala Biro SDMA Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Asep Ahmad Saefuloh menyampaikan bahwa terkait dengan terbitnya Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 ini diperlukan adanya sosialisasi kepada para pemegang jabatan fungsional di lingkungan Setjen DPR RI.
Asep menyampaikan bahwa terdapat perubahaan dalam tata kelola jabatan terutama dalam hal perhitungan angka karier untuk kenaikan jabatan.
“Fungsional ini sekarang tata kelolanya mengalami perubahan ya dengan terbitnya Permenpan No. 1 Tahun 2023 tentu perlu ada sosialisasi karena beda sekali pengelolaannya. Kalau dulu itu cara menghitung angka karirnya, kenaikan jabatannya itu berdasarkan butir kegiatan yang dituangkan dalam angka kredit. Nah dengan peraturan sekarang ini jadi untuk kenaikan pangkatnya ini berdasarkan dialog kinerja,” ujar Asep kepada Parlementaria setelah agenda sosialisasi di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Perbedaan yang paling mendasar dalam konteks ini adalah sebelum terbitnya Permenpan No. 1 Tahun 2023, pencapaian angka kredit jabatan fungsional dihitung berdasarkan butir kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Sedangkan dalam peraturan sekarang dihitung sesuai dengan perjanjian kinerja yang dilakukan antara pemegang jabatan fungsional dengan atasannya terkait berapa banyak output yang ingin dihasilkan selama setahun masa kerja.
Kemudian perbedaan yang kedua adalah penghitungan kinerja itu dulunya dilaksanakan oleh satu tim, sedangkan untuk sekarang dilaksanakan atasan langsung.
Asep berpendapat bahwa dengan adanya peraturan baru tidak memberikan kendala tetapi ini memberi peluang baru bagi para pemegang jabatan fungsional untuk bisa mendapatkan kenaikan jabatan.
Pasalnya, dengan sistem baru ini pengelolaan yang dilakukan dapat lebih stabil.
“Sebenarnya kalau dibilang kendala enggak ya cuma peluang ya untuk percepatan kenaikan jabatannya ini sebenarnya dengan penghitungan ekspektasi itu cenderung lebih stabil lah menurut saya,” imbuhnya.
Asep berharap dengan adanya Permenpan No. 1 Tahun 2023 ini dapat melinearkan antara proses kenaikan jabatan fungsional dengan apa yang sudah dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi DPR RI untuk bisa mendukung kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI.
“Dengan adanya Permenpan baru dimana kinerja dikaitkan dengan ekspektasi pimpinan justru itu malah lebih baik kalau menurut saya. Karena bisa sejalan dengan tugas dan fungsi di DPR. Jadi apa yang kita kerjakan ini sudah langsung berhubungan dengan DPR,” tutur Asep.
“Nah ini ini tentu bagus dibandingkan dengan angka kredit, angka kredit itu belum tentu apa yang dihasilkan, ada angka kredit belum tentu dia sejalan dengan apa dengan kebutuhan DPR. Sesungguhnya itu yang kita tunggu dari dulu sebenarnya,” tutupnya.
