Komisi I DPR RI menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) NTB.
Pertemuan yang digelar dalam kunjungan reses itu, membahas terkait deteksi dini dan pencegahan kerawanan pada tahapan pemilu 2024 baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden nantinya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menyampaikan bahwa deteksi dini diperlukan untuk mempercepat antisipasi penanganan kerawanan yang terjadi.
Menurutnya, semakin cepat potensi kerawanan dapat terdeteksi maka akan semakin cepat juga dilakukan antisipasi atau penanganannya.
“Sebagaimana tema yang kita usung, kita mendalami tentang deteksi dini terhadap pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2024 nanti. Khususnya deteksi dini di bidang kerawanan-kerawanan yang mungkin timbul pada perhelatan pemilu tersebut, untuk kira antisipasi bersama agar kerawanan-kerawanan itu tidak timbul pada waktunya. Jauh hari kita bisa mendeteksi kerawanan yang timbul dari jauh-jauh hari juga kita bisa mengantisipasi dan sekaligus mengatasi sebelum itu terjadi,” jelas Bambang di NTB, Jumat, 17 Februari 2023.
Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II ini menuturkan bahwa dalam rapat tertutup itu, Kabinda NTB telah memberikan penjelasan secara komprehensif tentang kondisi terbaru di NTB.
Hasil pertemuan itu kemudian akan dijadikan bahan pembahasan dengan mitra lainnya termasuk BIN di tingkat pusat.
“Tadi secara komprehensif dijelaskan oleh Kabinda tentang kondisi terakhir, situasi terakhir di NTB. Saya kira ini masukkan yang sangat baik ya yang sangat penting untuk menjadi bekal dan pemahaman kita bersama tentang pelaksanaan Pemilu di tahun 2024. Semua yang kita dapatkan ini akan menjadi bekal untuk kita bawa di rapat-rapat dengan para mitra yang kita miliki, dengan BIN, Kemenhan, TNI dengan Kominfo. Saya kira satu dengan yang lain (terkait),” tutur Bambang.
Terkait dengan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, Bambang menegaskan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab banyak pihak.
Tidak hanya terkait dengan tata laksana dan penyelenggaraan tapi juga keamanan selama tahapan pemilu dilaksanakan.
“Kalau kita bicara gelaran pemilu kan saling berkaitan. Jika nanti terjadi sesuatu karena ada kerawanan kan pasti TNI terlibat, kemkominfo pasti terlibat, BIN apa lagi. Sehingga, semua orang akan terlibat dan melibatkan diri dalam tugas dan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing,” tutup Bambang.
Tahapan pelaksanaan pemilu telah dimulai pada 14 juni 2022 lalu dengan perencanaan program dan anggaran. Pencalonan anggota DPD, DPR serta DPRD dan presiden dilakukan secara bertahap diakhiri pada 25 November 2023 mendatang.
Sedangkan kampanye akan diselenggarakan pada 28 November 2023-10 Februari 2024.
Pemungutan dan perhitungan suara sendiri rencananya dilakukan pada 14-15 februari 2024. Rangkaian ditutup dengan pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024.
