Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya mengingatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus transparan dalam penggunaan anggaran subsidi listrik. Transparansi penting untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini juga mengkritik kebijakan PLN yang memberikan diskon tarif listrik hanya pada saat penggunaan listrik minim.
“PLN sebaiknya memberikan diskon tarif listrik pada saat penggunaan puncak, seperti saat Ramadhan dan Lebaran,” kata Asep dalam keterangannya, Jakarta, Rabu, 23 April 2025.
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar V (Kabupaten Bogor) itu juga menyebut jika transparansi penting lantaran PLN telah menerima anggaran subsidi yang sangat besar.
Menurut dia, jika subsidinya ternyata tidak tepat sasaran maka hal itu dapat dikategorikan sebagai inefisiensi atau bahkan korupsi.
“Tahun 2024 saja, PLN telah menerima anggaran subsidi sebesar Rp70 triliun, dan tahun 2025 sebesar Rp90 triliun. Jadi, agenda transparansi bagi seluruh BUMN, tak hanya PLN, itu semestinya berangkat dari kondisi yang lebih komprehensif,” kata Asep.
Dia juga mempertanyakan validitas data pelanggan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Apakah data pelanggan yang terdaftar dalam DTKS tersebut valid? Dan apakah anggaran subsidi yang diberikan oleh negara kepada PLN itu sepenuhnya terserap oleh mereka?” kata Asep.
