Ketua DPR RI Puan Maharani, mendorong Pemerintah menyusun Grand Design Nasional Penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) hingga 2045. Hal itu merespons temuan terbaru angka anak putus sekolah di Bogor yang memcapai 6.000 anak.
Menurutnya, Grand Design tersebut dapat menjadi peta jalan lintas sektor yang menyatukan kebijakan pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan keluarga, ketenagakerjaan, serta pembangunan daerah.
“Grand design tersebut perlu memuat target nasional yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas, mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan, hingga sistem akuntabilitas yang memastikan tidak ada anak yang keluar dari sistem pendidikan tanpa diketahui dan tanpa diintervensi oleh negara,” kata Puan, dalam keterangan persnya, dikutip Rabu, 29 Juli 2026.
Ia pun menilai, Pemerintah perlu mengubah pendekatan dari menangani anak yang sudah putus sekolah menjadi mencegah setiap anak agar tidak pernah meninggalkan sekolah, dengan membangun sistem nasional yang mampu mengidentifikasi anak-anak yang mulai berisiko putus sekolah.
Kemudian ia meminta Pemerintah mengintegrasikan data pendidikan dengan data perlindungan sosial dan kependudukan, serta memastikan intervensi dilakukan sejak gejala awal muncul melalui kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, keluarga, dan layanan sosial.
“Pemerintah pusat perlu memberikan insentif fiskal dan dukungan program kepada daerah yang berhasil mempertahankan anak-anak di wilayahnya yang tetap berada di bangku sekolah,” usulnya.
“Sekaligus memberikan pendampingan khusus bagi daerah dengan angka putus sekolah yang tinggi. Dengan demikian, menjaga anak tetap bersekolah menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan, bukan hanya dinas pendidikan,” imbuh Puan.
Terakhir, pihaknya menegaskan, Indonesia Emas 2045 tidak akan ditentukan oleh seberapa banyak sekolah yang dibangun Negara, tetapi oleh seberapa banyak anak Indonesia yang berhasil dijaga agar tetap memperoleh pendidikan dan memiliki kesempatan membangun masa depan.
“Negara tidak boleh kehilangan satu generasi hanya karena terlambat menyadari anak-anak mulai meninggalkan sekolah dan anak-anak putus sekolah karena keadaan. Setiap anak yang putus sekolah adalah alarm bagi negara untuk hadir lebih cepat dan bekerja lebih terpadu,” tuturnya.
