Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, mengatakan pihaknya besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam pelaksanaan APBN 2026 yang mencapai Rp255,5 perlu mendapat perhatian serius agar tidak menjadi beban fiskal.
Sehingga angka SILPA tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan Banggar bersama Menteri Keuangan dalam rapat evaluasi semester APBN.
“Concern kami yang pertama adalah SILPA sebesar Rp255,5 triliun. Selama saya di Banggar 11 tahun, biasanya rata-rata SILPA itu sekitar Rp70 triliunan. Sekarang mencapai Rp255,5 triliun dan ini belum pernah terjadi,” kata Said, dalam keterangan persnya, dikutip Rabu, 22 Juli 2026.
Ia pun menilai, besarnya SILPA mengindikasikan adanya pembiayaan dan investasi pemerintah yang belum terealisasi secara optimal pada semester pertama.
Kondisi itu dikhawatirkan akan mengurangi efektivitas APBN apabila hingga akhir tahun anggaran dana tersebut tetap tidak dimanfaatkan. Karena dana yang menganggur justru berpotensi menjadi beban negara karena tetap menanggung biaya bunga utang.
“Kalau pembiayaan dan investasi itu tidak dieksekusi sampai semester kedua, maka dana tersebut tidak produktif. Padahal Rp255,5 triliun itu kalau tidak dipergunakan pemerintah akan menjadi beban bunga sekitar 7,2 persen,” tegasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta pemerintah untuk memastikan anggaran tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami ingin mengetahui sampai sejauh mana program pembiayaan dan investasi dilakukan pemerintah. Jangan sampai uang yang sudah disiapkan justru menjadi beban karena tidak dimanfaatkan,” tandasnya.
