Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, menyoroti perubahan peran Bulog setelah bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga memiliki orientasi bisnis.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan sistem kelembagaan pangan ke depan, mengingat orientasi Bulog saat ini adalah keuntungan.
“Sekarang yang terjadi karena Bulog bertransformasi menjadi BUMN yang pasti orientasinya adalah keuntungan. Kalau ada penugasan pemerintah, share-nya juga kecil, hitungannya 8 sampai 10 persen,” kata Slamet, dalam keterangan persnya, Minggu, 14 Juni 2026.
Ia menilai perubahan peran tersebut membuat kemampuan pemerintah untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi gejolak harga menjadi lebih terbatas.
“Sehingga begitu harga terjadi gejolak, pemerintah tidak bisa mengendalikan karena memang tidak memegang logistik secara tinggi, setara share-nya di pasarnya,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya menekankan pentingnya memperjelas posisi Bulog dalam sistem pangan nasional, terutama setelah terbentuknya lembaga pangan yang baru.
Pasalnya, tujuan utama pembangunan pangan nasional tidak hanya sebatas mencapai swasembada, tetapi juga memastikan pangan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan harga yang terjangkau.
“Kita ingin swasembada pangan, tapi harga terjangkau juga. Artinya, secara jumlah cukup, tetapi rakyat kita juga dapat menjangkaunya,” katanya menambahkan.
