Penerapan pendidikan inklusif merupakan salah satu kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan global saat ini.
“Pendidikan yang lebih inklusif harus dikedepankan untuk menghadapi berbagai tantangan saat ini, mulai dari kesenjangan sosial hingga disrupsi teknologi yang terjadi,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8).
Data UNESCO pada 2024 mencatat sebanyak 258 juta anak dan remaja di seluruh dunia belum memiliki akses pendidikan yang layak. Sementara itu, hanya 17% negara yang memiliki sistem pendidikan inklusif yang mampu mengakomodasi penyandang disabilitas.
Secara umum, ujar Lestari, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua individu tanpa terkecuali termasuk anak berkebutuhan khusus, kelompok marginal, dan mereka yang terdampak konflik memiliki kesempatan belajar yang setara.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat bahwa pemerintah harus memperkuat regulasi dan alokasi anggaran, serta memastikan 20% APBN benar-benar didedikasikan untuk pendidikan.
Ia mengungkapkan, data Kemendikbudristek 2024 bahkan mencatat hanya 5% dari alokasi dana pendidikan yang ditujukan untuk pendidikan inklusif.
Selain itu, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, pelatihan guru dalam menangani keberagaman siswa juga sangat penting.
Karena, menurut data World Bank (2023), sebanyak 60% guru di negara berkembang belum terlatih dalam metode pembelajaran inklusif.
Rerie mengakui, sejumlah tantangan untuk mewujudkan pendidikan inklusif masih dihadapi di tanah air, seperti stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus, infrastruktur yang belum merata, serta kurangnya data akurat terkait anak putus sekolah dan berkebutuhan khusus.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar semua pihak terkait pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dapat membangun kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan merata bagi setiap anak bangsa.
