Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
“Kepada semua fraksi, apakah RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
“Setuju,” jawab seluruh fraksi.
Sebelum persetujuan itu diputuskan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan laporan panitia kerja (panja) RUU PFII.
Dia menjelaskan pembahasan RUU PFII dimulai pada 2 Juli 2026 dengan rapat kerja bersama perwakilan pemerintah, setelah Rapat Paripurna menyetujui RUU tersebut dimasukkan ke daftar program legislasi nasional.
Adapun, pembahasan di tingkat panja dimulai dengan rangkaian mengumpulkan partisipasi publik lewat rapat dengar pendapat umum pada 6-9 Juli 2026. Kemudian, panja melakukan pembahasan pada 9-20 Juli, termasuk di dalamnya sinkronisasi dan finalisasi draf.
Menurut dia, RUU PFII pada pokoknya mengatur ketentuan umum tentang definisi dan asas penyelenggaraan PFII; pembentukan, kedudukan, dan tujuan penyelenggaraan PFII; serta kegiatan usaha pada PFII.
RUU tersebut juga mengatur aspek kelembagaan dalam PFII, pembentukan dewan pertimbangan, dewan, lembaga pengelola, lembaga pengawas jasa keuangan PFII hingga lembaga arbitrase PFII sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
Pengaturan lainnya, yaitu ihwal pengadilan PFII, baik terkait statusnya sebagai pengadilan khusus, kewenangan pengadilan PFII untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara di PFII, susunan pengadilan maupun hukum acara pengadilan PFII.
RUU dimaksud ikut mengatur tentang fasilitas pajak, perpajakan, dan fasilitas khusus lainnya termasuk fasilitas pajak penghasilan, fasilitas pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah serta fasilitas kepabeanan.
“Terdapat pula pengaturan mengenai perlakuan perpajakan atas warisan dan perlakuan perpajakan atas penanaman modal awal PFII. Pada bab ini diatur pula hak dan kewajiban pelaporan dan administrasi, sanksi terkait fasilitas perpajakan, dan fasilitas khusus lain bagi pelaku usaha, tenaga ahli atau pihak lain di wilayah PFII,” kata Hekal.
RUU PFII diharapkan dapat menjadi upaya mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh melalui optimalisasi pengembangan investasi dan penguatan sektor keuangan untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
