Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh dalam tata kelola distribusi energi bersubsidi, mengingat kelangkaan dan lonjakan LPG 3 kg selama momentum Lebaran terus berulang.
Padahal secara nasional stok LPG berada dalam kondisi aman dan pemerintah juga telah menambah pasokan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi. Namun, persoalan tetap muncul di tingkat distribusi.
“Kalau stok aman tapi di lapangan langka dan mahal, berarti ada masalah di distribusi. Ini yang harus dibenahi,” kata Ateng, dalam keterangan persnya, dikutip Jumat, 27 Maret 2026.
Oleh sebab itu, pihaknya mendorong beberapa langkah perbaikan. Pertama, distribusi LPG harus tetap berjalan tanpa terhenti, termasuk saat hari libur. Kedua, operasi pasar perlu digelar di wilayah yang mengalami lonjakan harga.
Ketiga, penyaluran berbasis NIK harus dipercepat agar subsidi lebih tepat sasaran. Keempat, meminta aparat untuk tegas menindak berbagai pelanggaran, mulai dari penjualan di atas harga hingga praktik pengoplosan.
“Masalah ini tidak boleh dianggap biasa. Harus ada perbaikan nyata supaya masyarakat tidak terus mengalami hal yang sama setiap tahun,” ungkapnya.
Terakhir, Ateng juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melapor jika menemukan pelanggaran di lapangan, serta mengimbau masyarakat yang mampu untuk beralih ke LPG nonsubsidi.
“Dengan distribusi yang lancar dan pengawasan yang ketat, kebutuhan masyarakat seharusnya bisa terpenuhi dengan baik,” katanya menambahkan.
