Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi mengusulkan agar PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menjadi off taker wajib bagi produksi emas, termasuk dari tambang rakyat di tengah maraknya peredaran emas ilegal yang merugikan negara.
“Kita sudah dengar lama emas-emas ilegal ini lari ke beberapa daerah. Ini harus kita tertibkan. Negara tidak boleh terus dirugikan,” kata Haryadi, dalam keterangan persnya, dikutip Senin, 23 Februari 2026.
Menurutnya, solusi yang perlu ditempuh adalah mewajibkan seluruh produksi emas, baik dari tambang rakyat maupun pemegang izin usaha pertambangan resmi, untuk dijual kepada PT Aneka Tambang Tbk sebagai off taker nasional.
Sehingga produksi emas nasional terserap optimal oleh BUMN dan tidak mengalir ke pasar gelap, dan regulasi tersebut bisa diintegrasikan dalam mekanisme persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan.
“Kalau perlu diatur bahwa setiap penerbitan RKAB, offtakernya wajib Antam. Jadi, jangan sampai negara seperti mengemis kepada pemegang wilayah pertambangan rakyat agar mau menjual ke BUMN,” jelasnya.
