Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

Komisi III DPR Panggil Kejari Mataram-Batam Terkait Kasus Radiet dan ABK Fandi

26 Februari 2026

Willy Aditya Soroti Implementasi Program Desa Binaan Ditjen Imigrasi

26 Februari 2026

Martin Manurung: Perlu Kebijakan Tegas untuk Wilayah Terdampak Bencana

26 Februari 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Komisi III DPR Panggil Kejari Mataram-Batam Terkait Kasus Radiet dan ABK Fandi
  • Willy Aditya Soroti Implementasi Program Desa Binaan Ditjen Imigrasi
  • Martin Manurung: Perlu Kebijakan Tegas untuk Wilayah Terdampak Bencana
  • Oleh Soleh Tegaskan Keselamatan WNI di Meksiko Harus jadi  Prioritas
  • Komisi I DPR: Pemerintah Perlu Perhatikan Keberadaan WNI di Meksiko
  • Saadiah Desak Tiket Gratis Kapal Dibagi Adil Ke Indonesia Timur
  • Sahroni: Pemecatan Bripda MA Permudah Pemidanaan
  • Habibruokhman Apresiasi Pemecatan Bripda MS
Jumat, Februari 27
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » DPR Minta Pemerintah Kedepankan Pendekatan Persuasif di Papua

DPR Minta Pemerintah Kedepankan Pendekatan Persuasif di Papua

redaksiBy redaksi19 Februari 2026Updated:26 Februari 2026 DPR Tidak ada komentar1 Min Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah, menyoroti kondisi keamanan di Papua yang masih menghadapi tantangan serius, mengingat aktivitas kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang memperjuangkan Papua Merdeka masih terus berlangsung.

“Kita melihat memang situasinya belum aman sepenuhnya. Ada kelompok-kelompok yang masih terus berupaya mewujudkan cita-citanya,” kata Taufiq, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Februari 2026.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta Kementerian Pertahanan dan aparat keamanan untuk tetap menjalankan strategi ganda, yakni menjaga kesiapsiagaan pasukan sekaligus mengedepankan pendekatan persuasif dalam meredam konflik.

Menurutnya, setiap langkah penegakan keamanan harus dilakukan dengan sangat cermat, mengingat kompleksitas persoalan di Papua terletak pada pola pergerakan kelompok bersenjata yang seringkali berbaur dengan masyarakat sipil.

“Ketika harus dilakukan tindakan militer, problemnya mereka bercampur dengan sipil. Ini yang menjadi tantangan dan tidak mudah,” jelasnya.

Pihaknya juga menekankan pentingnya kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.

Sehingga strategi keamanan di Papua harus tetap berimbang antara ketegasan negara dalam menjaga kedaulatan dan perlindungan terhadap warga sipil. Pendekatan yang presisi, terkoordinasi, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas wilayah.

“Ini persoalan yang kompleks, sehingga penanganannya juga tidak bisa dilakukan dengan satu pendekatan saja,” katanya menambahkan.

DPR
redaksi

Keep Reading

Komisi III DPR Panggil Kejari Mataram-Batam Terkait Kasus Radiet dan ABK Fandi

Willy Aditya Soroti Implementasi Program Desa Binaan Ditjen Imigrasi

Martin Manurung: Perlu Kebijakan Tegas untuk Wilayah Terdampak Bencana

Oleh Soleh Tegaskan Keselamatan WNI di Meksiko Harus jadi  Prioritas

Komisi I DPR: Pemerintah Perlu Perhatikan Keberadaan WNI di Meksiko

Saadiah Desak Tiket Gratis Kapal Dibagi Adil Ke Indonesia Timur

Berita Terkini

Komisi III DPR Panggil Kejari Mataram-Batam Terkait Kasus Radiet dan ABK Fandi

26 Februari 2026

Willy Aditya Soroti Implementasi Program Desa Binaan Ditjen Imigrasi

26 Februari 2026

Martin Manurung: Perlu Kebijakan Tegas untuk Wilayah Terdampak Bencana

26 Februari 2026

Oleh Soleh Tegaskan Keselamatan WNI di Meksiko Harus jadi  Prioritas

25 Februari 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?