Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman, meminta masyarakat untum menjaga etika digital saat membagikan informasi mengenai bencana. Hal itu ia sampaikan merespons meningkatnya konten tidak etis yang beredar di media sosial.
Mulai dari video anak-anak yang menjadi korban hingga dugaan penyelewengan narasi oleh akun-akun tertentu untuk kepentingan komersial. Karena perlindungan anak dan keluarga terdampak harus menjadi prioritas, termasuk mencegah penyebaran foto atau data pribadi korban.
Menurutnya, di tengah situasi darurat, arus informasi yang liar bisa memperburuk keadaan, dan distribusi konten yang tidak akurat atau bersifat sensasional dapat mengganggu operasi kemanusiaan dan menciptakan kepanikan.
“Sebaiknya jangan jadikan bencana sebagai bahan sensasi. Verifikasi sebelum membagikan apa pun, dan pastikan informasi berasal dari sumber resmi,” kata Mahfudz, dalam keterangan persnya, dikutip Minggu, 14 Desember 2025.
Ia pun meminta pemerintah daerah dan aparat penanggulangan bencana untuk memperkuat kanal komunikasi resmi agar masyarakat tidak bergantung pada informasi liar, terlebih dengan adanya AI membuat orang mudah memanipulasi foto dan video untuk memperkeruh suasana.
“Kita butuh arus informasi yang terkelola, bukan yang memperkeruh situasi. Pemerintah harus hadir di ruang digital setegas di lapangan,” tuturnya.
Oleh sebab itu, pihaknya akan mendorong penguatan koordinasi antara kementerian, lembaga keamanan siber, dan regulator penyiaran untuk memastikan ruang digital tetap aman selama masa bencana, agat tidak ada celah bagi eksploitasi dan disinformasi di tengah situasi darurat.
“Kebersamaan kita diuji pada masa krisis. Dengan etika digital yang baik, kita bisa menjaga martabat korban sekaligus membantu mempercepat upaya penyelamatan,” kata seraya meminta masyarakat untuk fokus pada aksi kemanusiaan.
