Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan Legislatif siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mengevaluasi penyebab bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatra.
Ini disampaikan Puan menanggapi adanya desakan dari banyak pihak yang meminta pemerintah memberlakukan moratorium izin tambang baru. Khususnya, perluasan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perusahaan pemegang izin.
Meski siap mengevaluasi, Puan mendorong agar semua pihak saat ini lebih fokus pada penanganan mengingat masih banyak warga terdampak bencana yang masih membutuhkan bantuan dan evakuasi.
“Kami bersinergi dengan pemerintah bahwa kemudian ada keinginan untuk bisa mengevaluasi ini akibat dari apa, bagaimana kemudian ke depan perencanaannya seperti apa. Tentu saja itu akan ditindaklanjuti,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.
Kementerian Lingkungan Hidup baru-baru ini mengungkap bakal memanggil delapan perusahaan yang bergerak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatra Utara (Sumut) yang dianggap berkontribusi memperparah bencana. Pemanggilan itu dilakukan untuk mengusut sumber asal dari kayu-kayu gelondongan yang terseret banjir.
Di samping dari itu, BNPB jug telah merilis total korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumatra Barat (Sumbar). Korban tewas mencapai 807 jiwa.
BNPB juga mencatat korban orang hilang mencapai 647 jiwa dan korban terluka sebanyak 2.600 jiwa. Jumlah warga yang mengungsi pun meningkat menjadi 582.500 orang tersebar di Sumut, Aceh, dan Sumbar.
Selain itu, BNPB mendata rumah warga yang mengalami kerusakan dan kerusakan pada fasilitas umum di mana jembatan rusak 299, fasilitas peribadatan rusak 132, fasilitas kesehatan rusak ada 9, rumah rusak berat 3.600, rusak sedang 2.100, dan rusak ringan 4.900.
Merujuk pada data-data tersebut, Puan pun menegaskan hal yang paling penting untuk sekarang adalah memprioritaskan tanggap darurat bencana.
“Saat ini semua sumber daya masih kita fokuskan untuk masa tanggap darurat. Jadi masih banyak korban yang belum ditemukan, masih banyak wilayah yang terisolasi. Kemudian masih banyak bantuan yang perlu didistribusikan,” katanya.
“Jadi Pemerintah juga bersama-sama dengan semua elemen masyarakat, termasuk juga DPR RI bersama-sama bergotong-royong fokus untuk melakukan proses-proses evakuasi, kemudian pendistribusian bantuan,” timpal Puan.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini melanjutkan setelah proses tanggap darurat bencana maka yang perlu dilakukan negara adalah upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Termasuk, masa pemulihan untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak.
“Setelah itu kita akan fokus masa rehabilitasi atau recovery masa pemulihan bencana. Terkait dengan infrastruktur maupun rehabilitasi organ. Itu dulu yang sebaiknya kita fokuskan karena memang situasi alam atau kondisi cuaca masih tidak menentu,” katanya.
