Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

GoTo Tingkatkan Kesejahteraan Mitra Lewat BPJS Hingga Bursa Kerja

28 Januari 2026

Mitra Gojek Kini Bisa Beli Daging Berkualitas Harga Terjangkau

13 Januari 2026

Buka Masa Sidang DPR, Puan Singgung Pemberlakuan KUHP Baru

13 Januari 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • GoTo Tingkatkan Kesejahteraan Mitra Lewat BPJS Hingga Bursa Kerja
  • Mitra Gojek Kini Bisa Beli Daging Berkualitas Harga Terjangkau
  • Buka Masa Sidang DPR, Puan Singgung Pemberlakuan KUHP Baru
  • DPR Kawal Pengurusan Dokumen Kependudukan Korban Bencana yang Digratiskan
  • Menkeu: Percepatan Penyaluran Dana Darurat Telah Dilakukan
  • Mensos Laporkan Sejumlah Penugasan dari Presiden Prabowo Terkait Bencana Sumatra
  • Bupati Aceh Utara Sampaikan Kebutuhan Pengungsi
  • Gubernur Aceh Harap Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana Hasilkan Langkah Konkret
Rabu, Februari 11
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Bahas Standar Peliputan di DPR Setjen DPR Gelar Forum Konsultasi Publik

Bahas Standar Peliputan di DPR Setjen DPR Gelar Forum Konsultasi Publik

redaksiBy redaksi23 Oktober 2024Updated:31 Oktober 2024 Uncategorized Tidak ada komentar3 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Agenda tersebut diselenggarakan untuk membahas standar pelayanan permintaan dan perizinan peliputan yang dilakukan Biro Pemberitaan Parlemen.

Membuka agenda, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Ni’mah Wahyu Purnami menyampaikan FKP ini bertujuan untuk memperoleh wawasan dan masukan yang konstruktif guna meningkatkan layanan permintaan peliputan di lingkungan Setjen DPR RI.

Upaya ini, sebutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

“Saya berharap FKP ini bisa membangun pemahaman yang sama dan solusi yang efektif supaya pelayanan publik di antaranya peliputan ini, kualitasnya menjadi lebih baik, tepat guna, dan tepat sasaran,” tutur Ni’mah.

Jika kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik, dirinya menilai dampaknya akan menjadi positif baik untuk pemberi dan pengguna layanan.

“Setiap masukan akan diserap dan Setjen DPR akan melakukan perbaikan dan meningkatkan layanan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Selaras, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi mendukung upaya ini. Dirinya pun memahami, dalam menerapkan standar pelayanan publik yang tepat guna dan tepat sasaran harus memenuhi 14 (empat belas) komponen sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 

Beberapa layanan yang akan diperbaiki berdasarkan masukan yang diperoleh dari pengguna layanan seperti penertiban akses peliputan, waktu produksi berita, dan penyaluran konten pemberitaan agenda DPR.

“Harus ada perbaikan yang berkelanjutan. Tentu ini jadi perhatian, tidak hanya dari Biro Pemberitaan Parlemen namun juga dari seluruh pimpinan DPR dan Setjen DPR. Kami mengharapkan masukan konstruktif membantu kami bekerja lebih baik” jelas Indra.

Menutup pernyataan, dirinya menyampaikan, masukan yang telah dijaring dalam FKP tersebut akan ditindaklanjuti dalam kurung 1-2 minggu ke depan. Jika telah selesai, tegasnya, akan disari dalam pedoman, yang nantinya akan digunakan sebagai landasan operasional Biro Pemberitaaan Parlemen.

Membuka agenda, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Ni’mah Wahyu Purnami menyampaikan FKP ini bertujuan untuk memperoleh wawasan dan masukan yang konstruktif guna meningkatkan layanan permintaan peliputan di lingkungan Setjen DPR RI.

Upaya ini, sebutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

“Saya berharap FKP ini bisa membangun pemahaman yang sama dan solusi yang efektif supaya pelayanan publik di antaranya peliputan ini, kualitasnya menjadi lebih baik, tepat guna, dan tepat sasaran,” tutur Ni’mah.

Jika kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik, dirinya menilai dampaknya akan menjadi positif baik untuk pemberi dan pengguna layanan. “Setiap masukan akan diserap dan Setjen DPR akan melakukan perbaikan dan meningkatkan layanan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Selaras dengan hal itu, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi mendukung upaya ini. Dirinya pun memahami, dalam menerapkan standar pelayanan publik yang tepat guna dan tepat sasaran harus memenuhi 14 (empat belas) komponen sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Beberapa layanan yang akan diperbaiki berdasarkan masukan yang diperoleh dari pengguna layanan seperti penertiban akses peliputan, waktu produksi berita, dan penyaluran konten pemberitaan agenda DPR.

“Harus ada perbaikan yang berkelanjutan. Tentu ini jadi perhatian, tidak hanya dari Biro Pemberitaan Parlemen namun juga dari seluruh pimpinan DPR dan Setjen DPR. Kami mengharapkan masukan konstruktif membantu kami bekerja lebih baik” jelas Indra.

Menutup pernyataan, dirinya menyampaikan, masukan yang telah dijaring dalam FKP tersebut akan ditindaklanjuti dalam kurung 1-2 minggu ke depan. Jika telah selesai, tegasnya, akan disari dalam pedoman, yang nantinya akan digunakan sebagai landasan operasional Biro Pemberitaaan Parlemen.

Sebagai informasi, agenda tersebut turut menghadirkan Analis Kebijakan Ahli Pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Fedryno G. Ramadha, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Yadi Heriyadi Hendriyana, Editor Desk Politik Hukum Harian Kompas Antonius Ponco Anggoro, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan, dan Perwakilan Pengguna Layanan sekaligus Redaktur JPNN.com Friedrich Batari.

redaksi

Keep Reading

GoTo Tingkatkan Kesejahteraan Mitra Lewat BPJS Hingga Bursa Kerja

Mitra Gojek Kini Bisa Beli Daging Berkualitas Harga Terjangkau

Bursa Kerja Mitra Gojek, Bukti Komitmen GoTo Tingkatkan Kesejahteraan

Usakti Kolaborasi dengan USK Kirim Tim Medis ke Aceh

GoTo Salurkan Bantuan Untuk Mitra Driver Korban Banjir Sumatra

Eddy Soeparno Dukung Penguatan Kolaborasi Pusat dan Daerah Terkait Penanganan Sampah

Berita Terkini

GoTo Tingkatkan Kesejahteraan Mitra Lewat BPJS Hingga Bursa Kerja

28 Januari 2026

Mitra Gojek Kini Bisa Beli Daging Berkualitas Harga Terjangkau

13 Januari 2026

Buka Masa Sidang DPR, Puan Singgung Pemberlakuan KUHP Baru

13 Januari 2026

DPR Kawal Pengurusan Dokumen Kependudukan Korban Bencana yang Digratiskan

31 Desember 2025
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?