Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia
  • DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat
  • BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores
  • Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran
  • BNI Tanam 258.000 Mangrove, Perkuat Konservasi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  • BNI Jelaskan Kronologi Viral Siswa Sakit Datangi Bank untuk Aktivasi Rekening PIP
  • BNI Dukung Fajar/Fikri Jaga Tren Positif di China Open 2026
  • BNI Perkuat Pencegahan Stunting Lewat Program Gizi dan Edukasi Keluarga
Jumat, Agustus 21
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » DPR: Prinsip Kerja KPK Keterbukaan, Tapi Kasusnya Ngumpet-ngumpet

DPR: Prinsip Kerja KPK Keterbukaan, Tapi Kasusnya Ngumpet-ngumpet

redaksiBy redaksi2 Juli 2024Updated:29 Juli 2024 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyoroti bidang penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, prinsip keterbukaan yang diusung KPK selama ini belakangan menghilang lantaran banyak yang disembunyikan.

“Soal penindakan, saya datang pagi-pagi dalam rapat ini untuk menghargai KPK, tapi setelah saya baca ini (laporan), lah kok apa ya KPK ini? Yang di ranah penindakan, apa penindakan yang dilakukan oleh KPK selama ini, tunjukkan, kenapa disembunyikan. Padahal salah satu prinsip kerja KPK adalah keterbukaan. Tapi malah KPK yang ngumpet-ngumpet kasusnya,” ujar Benny dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK, di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap KPK membuka hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh KPK di era sebelumnya. Bukan hanya menjawab ketika DPR mempertanyakannya.

Dalam kesempatan itu Ia juga mempertanyakan sepinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya kerap dilakukan oleh KPK.

“Kita ingin tau juga, hal yang dulu kita senang tentang OTT, belakangan ini sepi. Apakah tidak ada OTT karena berkurangnya korupsi atau hal apa? Apakah ada tekanan, permintaan supaya tidak ada OTT?” tanya Benny.  

Dijelaskan Legislator Dapil NTT ini, pihaknya pernah mengusulkan OTT itu bukan untuk mencari kesalahan dan mencari musuh politik. Bahkan pihaknya mengusulkan OTT merupakan bagian dari agenda pencegahan, jadi untuk memperbaiki sistem anti korupsi.

Dalam kesempatan itu, ia juga mempertanyakan terkait Korupsi Politik. Pasalnya, dalam paparannya di rapat kerja dengan Komisi III DPR RI tersebut, KPK tidak menjelaskan maksud dari istilah Korupsi politik. Meski demikian Ia menduga bahwa istilah tersebut terkait dengan proses politik yang dimunculkan tersebut.

“Itu yang menjadi catatan saya. mudah mudahan KPK di new era bisa bangkit kembali dan kuat kembali,” tegasnya.

DPR
redaksi

Keep Reading

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

BGN Harus Maksimalkan Penyerapan Hasil Petani dan UMKM untuk MBG

Komisi I DPR Serahkan DIM RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke Pemerintah

Ketua DPR Sampaikan Simpati Atas Bencana Gempa Dahsyat di Tiga Negara

Banyak Manajer Kopdem Meninggal, DPR Soroti Kegagalan Deteksi Kesehatan Peserta SPPI

Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Oleh Soleh: Ini Masalah Serius

Berita Terkini

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026

Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran

27 Juli 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?