Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

DPR Siap Dukung Penguatan Polri, Kepercayaan Publik Tembus 82,4 Persen

27 Juni 2026

BNI Siapkan Dashboard Digital DHE SDA, Permudah Eksportir Pantau Dana Ekspor

25 Juni 2026

Devin/Faathir Tembus Final Macau Open 2026, BNI: Bukti Regenerasi Bulu Tangkis Berjalan

20 Juni 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • DPR Siap Dukung Penguatan Polri, Kepercayaan Publik Tembus 82,4 Persen
  • BNI Siapkan Dashboard Digital DHE SDA, Permudah Eksportir Pantau Dana Ekspor
  • Devin/Faathir Tembus Final Macau Open 2026, BNI: Bukti Regenerasi Bulu Tangkis Berjalan
  • BNI Dukung Penanganan Stunting di Pangalengan Lewat Program Desa Sehat
  • BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H
  • Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif
  • BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect
  • BNI Borong 7 Penghargaan Internasional, Perkuat Posisi di Layanan Transaction Banking
Rabu, Juli 1
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » DPR: Prinsip Kerja KPK Keterbukaan, Tapi Kasusnya Ngumpet-ngumpet

DPR: Prinsip Kerja KPK Keterbukaan, Tapi Kasusnya Ngumpet-ngumpet

redaksiBy redaksi2 Juli 2024Updated:29 Juli 2024 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyoroti bidang penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, prinsip keterbukaan yang diusung KPK selama ini belakangan menghilang lantaran banyak yang disembunyikan.

“Soal penindakan, saya datang pagi-pagi dalam rapat ini untuk menghargai KPK, tapi setelah saya baca ini (laporan), lah kok apa ya KPK ini? Yang di ranah penindakan, apa penindakan yang dilakukan oleh KPK selama ini, tunjukkan, kenapa disembunyikan. Padahal salah satu prinsip kerja KPK adalah keterbukaan. Tapi malah KPK yang ngumpet-ngumpet kasusnya,” ujar Benny dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK, di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap KPK membuka hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh KPK di era sebelumnya. Bukan hanya menjawab ketika DPR mempertanyakannya.

Dalam kesempatan itu Ia juga mempertanyakan sepinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya kerap dilakukan oleh KPK.

“Kita ingin tau juga, hal yang dulu kita senang tentang OTT, belakangan ini sepi. Apakah tidak ada OTT karena berkurangnya korupsi atau hal apa? Apakah ada tekanan, permintaan supaya tidak ada OTT?” tanya Benny.  

Dijelaskan Legislator Dapil NTT ini, pihaknya pernah mengusulkan OTT itu bukan untuk mencari kesalahan dan mencari musuh politik. Bahkan pihaknya mengusulkan OTT merupakan bagian dari agenda pencegahan, jadi untuk memperbaiki sistem anti korupsi.

Dalam kesempatan itu, ia juga mempertanyakan terkait Korupsi Politik. Pasalnya, dalam paparannya di rapat kerja dengan Komisi III DPR RI tersebut, KPK tidak menjelaskan maksud dari istilah Korupsi politik. Meski demikian Ia menduga bahwa istilah tersebut terkait dengan proses politik yang dimunculkan tersebut.

“Itu yang menjadi catatan saya. mudah mudahan KPK di new era bisa bangkit kembali dan kuat kembali,” tegasnya.

DPR
redaksi

Keep Reading

Once Mekel Soroti Kebijakan PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun

DPR Soroti Kasus Gagal Berangkat Umrah Ribuan Calon Jemaah Hanania Travel

Sumatra Blackout, PLN Harus Beri Kompensasi

TNI Bisa Tangani Begal dengan Mekanisme Perbantuan Polri

DPR Apresiasi Pelayanan Jemaah Reguler Indonesia di Mina

Pelaksanaan Haji 2026, Timwas DPR: Semua Relatif Terkendali

Berita Terkini

DPR Siap Dukung Penguatan Polri, Kepercayaan Publik Tembus 82,4 Persen

27 Juni 2026

BNI Siapkan Dashboard Digital DHE SDA, Permudah Eksportir Pantau Dana Ekspor

25 Juni 2026

Devin/Faathir Tembus Final Macau Open 2026, BNI: Bukti Regenerasi Bulu Tangkis Berjalan

20 Juni 2026

BNI Dukung Penanganan Stunting di Pangalengan Lewat Program Desa Sehat

20 Juni 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?