Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti kondisi pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat yang dinilai masih belum ideal.
Pasalnya, berdasarkan data dari Mendikdasmen, terdapat 4.852 sekolah terdampak bencana, 99 sekolah di antaranya masih melakukan proses belajar mengajar di tenda atau kelas darurat. Sedangkan 22 sekolah lainnya masih menumpang karena bangunannya hanyut.
Oleh sebab itu, pihaknya mendorong percepatan penanganan bencana karena saat ini baru sekitar 30 persen sekolah terdampak yang telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan Kemendikdasmen.
Namun, kata Hetifah, anggaran revitalisasi tidak boleh hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga termasuk penggantian perangkat sekolah, meubeler, alat praktik dan laboratorium, serta sumber daya guru dan tenaga kependidikan yang terdampak.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar lokasi Hunian Sementara (Huntara) dapat terkoneksi dengan fasilitas pendidikan.
“Saat ini hunian sementara tidak selalu terkoneksi dengan fasilitas umum dan sarana pendidikannya. Ini pasti akan berpengaruh dengan kondisi pembelajaran anak-anak,” kata Hetifah, dalam keterangan persnya, Jumat, 20 Februari 2026.
“Untuk itu dalam pembangunan huntap kelak perlu sinergi yang lebih baik terutama untuk sekolah-sekolah yang akan direlokasi,” imbuhnya.
Adapun Kemendikdasmen memperkirakan kebutuhan anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan Pasca Bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, mencapai Rp5,5 triliun, dan yang sudah disalurkan sebesar Rp1 triliun.