Pakar Komunikasi Politik Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin mengatakan, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sosok Airlangga Hartarto berperan penting menjaga kestabilan perekonomian Indonesia.
Namun masih ada pekerjaan rumah, untuk membuat sosok Airlangga, Ketua Umum Partai Golkar untuk semakin dikenal publik dan siap berkompetisi di laga Pilpres 2024.
“Dalam konteks ekonomi nasional, tentu ada peran Pak Airlangga di dalamnya, terutama mencegah resesi global dan berbagai tantangan lainnya terjadi di Indonesia,” kata Alvin, Jumat, 6 Januari 2023.
Peran Menko Airlangga dalam mengorkestrasi perekonomian Indonesia bersama dengan menteri-menteri terkait, membuat Indonesia tangguh dari badai pandemi maupun perlambatan ekonomi dunia.
“Bila terkait dengan dampak elektoral, maka di awal perlu sekali publik kenal. Jadi publik kenal dulu, baru publik tahu apa yang dilakukan. Dengan kata lain, popularitas harus jadi pintu masuk.” ujar Alvin.
Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini, perlu lebih dikenal, dan tentunya mendapatkan dukungan penuh dari mesin partai.
Kemudian, Ketum Airlangga juga perlu lebih aktif di media masa maupun media sosial.
“Salah satu saran yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Airlangga adalah bergerak di ranah media sosial. Media sosial di sini lebih tepatnya masuk ke kanal-kanal video podcast para influencer yang masuk dalam kategori makro. Dalam konteks YouTube, minimal jumlah subscriber mencapai 1 juta,“ jelas Alvin.
Setelah popularitas didapat, maka kinerja selama ini bisa publik akses di kanal-kanal berita. Alvin menambahkan, di era digital sekarang, publik terutama generasi milenial dan generasi Z itu hyper kognitif atau seakan mau terus menerus menelan informasi.
“Tapi hyper kognitif itu diiringi dengan budaya logika atensi pendek atau hanya bisa fokus dalam durasi singkat,” ujarnya.
Dimana konten atau berita singkat, padat dan jelas, menjadi kesukaan generasi muda saat ini.
Berdampak ke Golkar
Sementara itu, Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa mengatakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kurang mendapat dampak positif dari kinerjanya yang dinilai apik dalam bidang ekonomi. Hal itu disebabkan faktor elektabilitas Airlangga tidak berdiri sendiri.
“Jadi di konteks survei CISA terutama perekonomian, itu kan tidak hanya berdiri sendiri. Ada beberapa faktor yang menentukan elektabilitas orang yang mempengaruhi popularitasnya,” katanya di Jakarta, Jumat, 6 Januari 2023.
Menurut Herry, optimisme publik pada kondisi perekonomian nasional justru berdampak pada partai politik (parpol) dibanding sosok yang bersangkutan. Artinya, Golkar yang mendapat dampak positif dari kinerja Airlangga.
“Jadi dampak elektoralnya itu kepada parpol yang lebih banyak berkecimpung dalam sektor kesejahteraan, meskipun dalam catatan khusus Golkar justru mendapat limpahan dukungan publik terhadap kinerja Airlangga,” tandasnya.
Herry menilai hal itu patut dijadikan catatan oleh partai ketika kinerja Airlangga tidak berdampak positif pada sosoknya sebagai capres Golkar.
“Itu lebih pada kerja-kerja parpol, kerja-kerja tim sukses untuk menaikkan elektabilitas Airlangga. Artinya harus di-pressure terus. Airlangga harus ke grassroot memberi tahu dan mensosialisasikan kinerja terbaiknya secara individu. Itu yang kurang dari Airlangga,” tambahnya.
Herry melanjutkan Airlangga patut memoles dirinya dengan berbagai capaian dan kinerja.
“Artinya semua ini kembali pada branding Airlangga, marketing politik Airlangga pada publik untuk menunjukkan kualitas kinerjanya. Tapi terlepas dari itu, kinerja Airlangga memberikan dampak positif ke parpol,” terusnya.
Menurut Herry, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan nama Airlangga sebagai capres dari Koalisi Indonesia Bersatu yang beranggotakan Golkar, PAN, dan PPP.
“Mungkin yang perlu diperbaiki, Airlangga ini belum pasti menjadi seorang capres, meskipun dia adalah salah satu kandidat kuat capres dalam KIB. Kecuali dideklarasikan, mungkin akan mempengaruhi,” pungkasnya.
[06/01, 19:52] A-One KIB: Pastikan Peserta Kartu Prakerja Terserap Industri
JAKARTA,- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada 2023 dengan skema normal dan target capaian hingga 1 juta penerima.
“Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023 dengan pelaksanaan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022,” ungkap Ketum Golkar itu.
Implementasi itu akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang, yakni dengan merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.
Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Muhammad Hanri menilai kemampuan terkait literasi digital sangat perlu dikembangkan dalam Program Kartu Prakerja.
“Dari beberapa kajian LPEM bisa disimpulkan kalau literasi digital sangat perlu untuk dikembangkan. Terlebih, misalnya untuk UMKM-UMKM ya pemasaran, penjualan, sampai tata usaha digital. Itu akan punya efek positif untuk scaling up usaha mereka,” ujarnya menanggapi peluncuran kartu prakerja itu, Jumat (6/1/2023).
Menurutnya, hal itu juga terkait dengan pekerja bidang industri kreatif dan generasi pekerja sekarang yang cenderung lebih dinamis. “Begitu pula untuk temen-teman yang bekerja di industri kreatif. Apalagi dengan preferensi pekerjaan generasi Z saat ini yang cenderung lebih dinamis dibanding generasi-generasi pendahulunya,” ungkapnya.
Kartu Prakerja juga perlu berpegang pada sistem pemantauan keterampilan yang menyelaraskan program pendidikan dan keterampilan terhadap tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Hal itu bisa memanfaatkan Critical Occupation List (COL) atau Daftar Pekerjaan Kritis di Indonesia.
“Jenis pelatihan juga dipastikan disesuaikan dengan critical occupation list, dan sistem kemitraan dengan swasta juga diperluas. Untuk memastikan peserta-peserta tersebut terserap dengan baik setelah mengambil pelatihan,” tandasnya.
Hanri menyampaikan catatan terkait pelaksanaan Kartu Parakera 2022. Menurutnya, tantangan ke depan adalah mengubah cara pandang peserta bahwa Kartu Prakerja bukanlah program bantuan sosial (bansos).
“Pelaksanaan 2022 sudah bagus, namun tantangan untuk 2023 adalah bagaimana mengubah paradigma prakerja yang dulunya seperti bansos, menjadi bukan lagi bansos, meskipun tetap ada bantuan yang akan diterima peserta,” tambahnya.
Selain itu, cakupan Kartu Prakerja juga patut diperluas mengingat pelaksanaan dengan skema normal. “Melihat antusiasme tahun 2022 pun, cakupan juga bisa diperluas lagi. Meskipun mungkin akan ada tantangan geografis, karena tahun ini mulai diberlakukan pelatihan offline,” pungkasnya.
Indentifikasi Kebutuhan
Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, sudah semestinya pemerintah mencari tahu kebutuhan akan tenaga kerja untuk kemudian menyediakan pelatihannya.
“Harusnya ada mapping demands dulu. Karena vokasi, ini kan masuknya pendidikan vokasi ya, vokasi tidak bisa hanya menyediakan supply, tetapi harus ada demand dan supply,“ kata Indra, Jumat (6/1).
Indra menjelaskan, setiap tahun ada sekitar 2,6 juta pencari kerja baru, namun hanya 1,8 juta lowongan pekerjaan yang tersedia. Sisanya berkompetisi dengan apa yang tersisa dan menambah kemampuan mereka melalui pelatihan-pelatihan.
“Pemerintah harus fokus ke pembukaan lapangan kerja baru atau modal usaha yang mudah dan murah baru itu kelihatan manfaatnya,” sebut Indra.
Pelatihan kartu prakerja, sebelumnya dilakukan secara daring, diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia. Karenanya, tenaga kerja yang kompetitif dan memiliki kemampuan juga ada di daerah-daerah. “Ini juga akan mendorong industri di daerah-daerah,” jelas Indra.
Kemudian tugas pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengembangkan industri di daerah. Baik itu dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus atau pengembangan industri lain, untuk membuka lebih banyak lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia.